Oplus_131072
Pontianak, Kabar Kita — Pengusaha angkutan barang di Kalimantan Barat tengah menghadapi tekanan berlapis. Kenaikan harga suku cadang, persoalan bahan bakar minyak, hingga regulasi keselamatan jalan membuat biaya operasional kian membengkak. Situasi itu menjadi latar Musyawarah Daerah (Musda) II Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Kalimantan Barat yang digelar di Pontianak, Rabu, 28 Januari 2026.
Ketua APTRINDO Kalbar, Amin, menyebut dunia angkutan barang berada pada fase sulit. Di satu sisi, pelaku usaha dituntut menjaga keselamatan dan kepatuhan aturan. Di sisi lain, margin usaha terus tergerus. “Beban usaha semakin berat, sementara peran angkutan barang sangat menentukan kelancaran distribusi dan ekonomi daerah,” kata Amin.
Menurut dia, organisasi tidak cukup hanya menjadi wadah administratif. APTRINDO dituntut berani menyuarakan persoalan lapangan dan menjadi penyeimbang kebijakan pemerintah. “Kalau tidak ada kepemimpinan yang kuat dan berani bersuara, pengusaha truk akan terus berada di posisi tertekan,” ujarnya.
Tekanan serupa disorot pengurus pusat APTRINDO. Mereka menilai kebijakan transportasi ke depan akan semakin berbasis data dan sistem digital. Tanpa kesiapan organisasi dan anggotanya, pengusaha angkutan berpotensi tertinggal. Selain itu, agenda nasional penertiban over dimension over loading (ODOL) dinilai akan berdampak langsung pada biaya dan pola operasional armada.
Dari sisi pelabuhan, KSOP Pontianak menegaskan bahwa kelancaran distribusi barang tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pelabuhan, tetapi juga kesiapan armada truk dan sistem pengawasan. Keterlambatan distribusi, menurut KSOP, berujung pada meningkatnya biaya logistik. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan basis data truk terintegrasi guna memperketat pengawasan sekaligus meningkatkan efisiensi.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengakui bahwa ketergantungan ekonomi kota terhadap kelancaran angkutan barang sangat tinggi. Namun keterbatasan infrastruktur dan tata ruang masih menjadi persoalan serius. “Kalau distribusi terganggu, aktivitas ekonomi ikut terhambat,” kata Edi.
Musda II APTRINDO Kalbar tidak hanya membahas pergantian kepengurusan, tetapi juga mencerminkan kegelisahan pelaku usaha angkutan barang di daerah. Pengusaha menuntut kebijakan yang lebih realistis, infrastruktur yang memadai, serta kemitraan yang setara dengan pemerintah. Tanpa itu, sektor angkutan barang berisiko menjadi titik lemah dalam rantai ekonomi Kalimantan Barat.
(Sg)
About the Author
