SANGGAU, Kabar Kita — Pemerintah Kabupaten Sanggau kembali mempromosikan durian lokal sebagai komoditas unggulan daerah melalui kontes durian dan expo hortikultura yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan (DKPTPHP), Kamis, 29 Januari 2026. Namun, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan utama petani, terutama terkait kepastian pasar dan keberlanjutan budidaya.
Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan durian lokal Sanggau memiliki kualitas yang layak bersaing dengan varietas unggulan dari daerah lain. Menurut dia, potensi tersebut seharusnya menjadi basis penguatan ekonomi petani jika dikelola secara konsisten dan terukur.
“Durian lokal kita unggul. Yang dibutuhkan sekarang adalah pengembangan yang berkelanjutan agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani,” kata Susana.
Ia menyebut nilai ekonomi durian tidak hanya terletak pada daging buah, tetapi juga pada biji dan pohon induk yang dapat dikembangkan sebagai sumber bibit. Meski demikian, hingga kini pengelolaan komoditas durian di Sanggau masih didominasi pola tradisional tanpa dukungan hilirisasi yang kuat.
Kepala DKPTPHP Sanggau Kubin mengatakan kontes durian diikuti petani dari sejumlah kecamatan dan dinilai oleh juri dari tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Pohon induk pemenang akan diusulkan untuk memperoleh sertifikasi sebagai pohon induk tunggal.
Menurut Kubin, sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan nilai jual durian lokal. Namun, ia mengakui pengembangan tersebut masih memerlukan dukungan lanjutan, terutama dalam pendampingan petani dan akses pasar.
“Tanpa dukungan pemasaran dan pembinaan yang berkelanjutan, sertifikasi saja belum cukup untuk mendorong peningkatan pendapatan petani,” ujarnya.
Selain kontes durian, kegiatan ini juga dirangkai dengan expo hortikultura dan pameran bonsai. Pemerintah daerah berharap ajang tersebut dapat menjadi pintu masuk pemetaan potensi pertanian lokal. Tantangannya, kata Kubin, adalah memastikan kegiatan serupa tidak berhenti sebagai agenda tahunan tanpa tindak lanjut kebijakan yang jelas.
(***)
About the Author
