Sanggau, Kabar Kita — Proyek peningkatan Jalan Kembayan-Balai Sebut, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi perhatian warga setelah papan proyek mencantumkan nilai kontrak Rp3.721.228.000 untuk penanganan jalan sepanjang 375 meter.
Proyek tersebut dikerjakan CV Aneka Karya dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender. Konsultan supervisinya tercantum PT Madya Jasa Konsultan KSO PT Mitra Jasa Sejati. Proyek berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas PUPR, Bidang Bina Marga.
Seorang warga yang melintas di lokasi mempertanyakan besarnya anggaran dibandingkan panjang jalan yang ditangani.
“Nilainya Rp3,7 miliar, panjangnya 375 meter. Tentu warga bertanya, pekerjaan apa saja yang membuat nilainya sebesar itu,” ujarnya, Kamis, 3 September 2026.
Menurut dia, pertanyaan tersebut bukan tuduhan adanya penyimpangan. Pemerintah dinilai perlu menjelaskan rincian pekerjaan, volume, spesifikasi material dan lokasi pasti segmen yang dikerjakan agar penggunaan anggaran dapat dipahami publik.
Jika dihitung sederhana, nilai kontrak tersebut setara sekitar Rp9,92 juta per meter. Namun, angka itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kejanggalan karena biaya konstruksi jalan dipengaruhi banyak komponen, seperti perkerasan, pekerjaan tanah, drainase, pelebaran, bahu jalan, mobilisasi, kondisi medan dan spesifikasi teknis.
Karena itu, titik persoalannya bukan semata-mata besaran angka, melainkan apa saja pekerjaan yang dibayar melalui kontrak Rp3,72 miliar tersebut.
Kesesuaiannya dapat diketahui dengan mencocokkan papan proyek dengan dokumen pengadaan, termasuk kontrak, RAB, HPS, spesifikasi teknis, gambar kerja serta daftar kuantitas dan harga.
Masyarakat juga perlu mengetahui apakah 375 meter tersebut berada dalam satu segmen atau tersebar di beberapa titik ruas Kembayan-Balai Sebut.
Proyek ini sekaligus menjadi sorotan publik karena kondisi ruas Kembayan-Balai Sebut sebelumnya pernah mendapat keluhan terkait kerusakan jalan.
Pemprov Kalbar dan Dinas PUPR diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penetapan nilai kontrak, rincian pekerjaan, lokasi segmen, volume pekerjaan dan spesifikasi yang digunakan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas PUPR Kalbar maupun CV Aneka Karya mengenai rincian pekerjaan dan dasar perhitungan nilai kontrak tersebut.
Klarifikasi diperlukan agar proyek yang menggunakan anggaran publik itu dapat dinilai berdasarkan dokumen kontrak dan fakta pekerjaan di lapangan, bukan sekadar asumsi.
(Nanda)
