BENGKAYANG, Kabar Kita – Kualitas pekerjaan pengaspalan jalan poros Desa Samalantan–Kubu Kilawit, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dipertanyakan. Proyek senilai Rp9,9 miliar yang dikerjakan CV Dharma Putra Tunggal itu dilaporkan mengalami kerusakan meski belum lama selesai dikerjakan.
Permukaan aspal di sejumlah titik terlihat mengelupas dan berlubang. Bahkan, berdasarkan dokumentasi yang beredar di media sosial, lapisan aspal tersebut disebut dapat dikorek menggunakan tangan kosong.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai mutu pekerjaan proyek yang dibiayai menggunakan uang negara.
Proyek dengan nilai kontrak Rp9.903.863.952 itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026.
Kerusakan yang muncul dalam waktu relatif singkat menimbulkan sejumlah persoalan yang perlu dijawab. Mulai dari kualitas material, ketebalan lapisan aspal, metode pengerjaan, hingga efektivitas pengawasan selama proyek berlangsung.
Sorotan tidak hanya tertuju kepada kontraktor pelaksana, CV Dharma Putra Tunggal. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang serta konsultan supervisi PT Nikedo Arditomo Konsultan juga perlu memberikan penjelasan mengenai pengawasan pekerjaan tersebut.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, Minggu (15/11/2026), menilai kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh.
Menurut Herman, proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara wajib dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu yang telah ditetapkan dalam kontrak.
“Jangan sampai pekerjaan yang secara administratif dinyatakan selesai ternyata tidak mencerminkan kualitas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak,” ujar Herman Hofi.
Ia menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya berpegang pada laporan penyelesaian pekerjaan. Kondisi fisik jalan harus diperiksa langsung untuk memastikan kesesuaian antara hasil pekerjaan dan spesifikasi teknis.
Fungsi pengawasan PPK dan konsultan supervisi, kata dia, juga perlu dievaluasi apabila hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan.
Herman berpandangan, pemeriksaan tidak cukup dilakukan secara kasatmata. Pemerintah perlu melakukan pengujian teknis, termasuk pemeriksaan ketebalan lapisan aspal dan pengujian laboratorium terhadap material yang digunakan.
Langkah tersebut penting untuk mengetahui penyebab kerusakan, apakah berkaitan dengan kualitas material, komposisi campuran, proses penghamparan dan pemadatan, atau faktor teknis lainnya.
Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, pemerintah harus mengambil langkah korektif dan menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan anggaran hampir Rp10 miliar juga menuntut keterbukaan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pengawasan dilakukan, apakah pekerjaan telah memenuhi standar mutu, serta siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Hingga berita ini diterbitkan, penyebab kerusakan jalan tersebut belum dapat dipastikan. Kabar Kita masih memerlukan klarifikasi dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, PPK, CV Dharma Putra Tunggal, dan PT Nikedo Arditomo Konsultan.
Penjelasan para pihak diperlukan untuk memastikan duduk persoalan sekaligus memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait menyampaikan tanggapan.
Proyek jalan bukan sekadar soal penyerapan anggaran dan penyelesaian administrasi. Dengan nilai hampir Rp10 miliar, masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Jika aspal benar dapat dikorek dengan tangan, pertanyaan mendasarnya sederhana: bagaimana pengawasan proyek ini dilakukan sejak awal hingga dinyatakan selesai.
(Nanda)
