KETAPANG,Kabar Kita — Proyek pembangunan Jembatan Gantung di Desa Alam Pakuan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan nilai kontrak Rp 8.225.775.000 yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2025–2026, menjadi sorotan. Perkumpulan Pemimpin Media Independen (P2MI) Kalimantan Barat menduga terdapat persoalan dalam pelaksanaan proyek tersebut, mulai dari keterlambatan pekerjaan hingga kualitas konstruksi.
Ketua P2MI Kalbar, Thomas Mamahani, mengatakan berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kontrak pekerjaan tercatat dimulai pada 12 Desember 2025 dengan masa pelaksanaan 270 hari kalender.
Namun, berdasarkan pantauan pada 23 Oktober 2026, pekerjaan pembangunan jembatan tersebut masih berlangsung.

“Seharusnya pekerjaan sudah memperhatikan batas waktu pelaksanaan sesuai kontrak. Namun, pada 23 Oktober 2026, proyek ini masih dalam pengerjaan,” kata Thomas, Jumat, 20 November 2026.
Thomas mempertanyakan kinerja Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut.
Dia menilai perlu ada penjelasan mengenai penyebab pekerjaan yang diduga mengalami keterlambatan serta langkah yang telah diambil oleh pihak terkait terhadap kontraktor pelaksana, CV Beruang Kota.
“Kontraktor sebagai pemenang lelang diduga tidak memenuhi ketentuan waktu pelaksanaan kontrak. Karena itu, perlu diperiksa apakah keterlambatan tersebut sudah ditangani sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Selain persoalan waktu, Thomas juga menyoroti kualitas pekerjaan konstruksi. Dia mengaku menemukan sejumlah bagian beton yang diduga mengalami kerusakan dan mempertanyakan mutu pengerjaannya.
“Ada beberapa bagian pekerjaan beton yang diduga kurang maksimal. Terlihat sejumlah beton sudah mengalami kerusakan. Ini perlu diperiksa secara teknis agar kualitas bangunan benar-benar dapat dipastikan,” katanya.

Thomas juga menyayangkan respons pihak BPJN Kalbar terhadap sejumlah pemberitaan media massa mengenai proyek tersebut. Menurut dia, instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan seharusnya memberikan penjelasan terbuka terhadap berbagai informasi dan dugaan persoalan yang berkembang di masyarakat.
P2MI Kalbar, kata Thomas, berencana melayangkan surat kepada instansi terkait dan aparat penegak hukum di Kalimantan Barat. Surat tersebut berisi permohonan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan Jembatan Gantung Desa Alam Pakuan.
“Kami menduga ada persoalan dalam pekerjaan ini. Karena itu, kami akan meminta aparat penegak hukum memeriksa proyek tersebut, termasuk instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasannya,” ujar Thomas.
Dia meminta pemeriksaan tidak hanya berfokus pada keterlambatan pekerjaan, tetapi juga mencakup kesesuaian spesifikasi teknis, mutu beton, penggunaan anggaran, serta tanggung jawab kontraktor dan pihak pengawas.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak BPJN Kalimantan Barat maupun CV Beruang Kota mengenai dugaan keterlambatan dan persoalan kualitas konstruksi tersebut.
Klarifikasi dari pihak terkait diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
(Nanda)





