Pontianak, Kabar Kita – Tujuh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat dihentikan operasionalnya sementara setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Penutupan dilakukan menyusul laporan mengenai menu makanan yang dinilai tidak layak hingga dugaan penggelembungan harga.
Anggota DPRD Kalimantan Barat, Usmandy, mendukung langkah tegas tersebut. Menurut dia, penindakan diperlukan agar program pemenuhan gizi bagi pelajar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Program ini merupakan investasi masa depan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Karena itu pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan transparan,” kata Usmandy, Sabtu, 14 Maret 2026.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Ia meminta pengelola dapur maupun mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan.
“Jangan ada lagi yang main-main dengan menu maupun harga. Kalau ada yang melanggar, wajar jika ditindak tegas,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional menutup sementara tujuh dapur MBG di sejumlah wilayah Kalimantan Barat setelah evaluasi menemukan berbagai pelanggaran. Beberapa dapur diketahui tidak menjalankan petunjuk teknis selama Ramadan, sementara lainnya tersandung persoalan infrastruktur hingga dugaan markup harga.
Dapur yang dihentikan operasionalnya berada di Sandai (Ketapang), Rasau Jaya, Sungai Kakap dan Arang Limbung (Kubu Raya), Teluk Batang (Kayong Utara), Sejangkung Semanga (Sambas), serta Nanga Pinoh (Melawi).
Sebagian dapur dihentikan karena menyajikan menu yang dianggap terlalu minimal dan tidak sesuai standar program. Ada pula dapur yang dihentikan karena persoalan infrastruktur serta sengketa lahan dengan pemerintah desa setempat. Sementara dapur di Nanga Pinoh disetop operasionalnya karena diduga melakukan penggelembungan harga menu.
Kepala Program MBG Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, mengatakan penghentian operasional tersebut bersifat sementara sambil menunggu evaluasi dan perbaikan dari pengelola dapur.
“Kalau juknis tidak dijalankan tentu harus dievaluasi. Penutupan ini sifatnya sementara sampai semua persyaratan dan ketentuan dipenuhi,” kata Agus.
Pemerintah berharap perbaikan segera dilakukan sehingga dapur-dapur tersebut dapat kembali beroperasi dan program MBG tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan gizi para pelajar di daerah.
(Nanda)
