PONTIANAK, Kabar kita.id – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, mengapresiasi langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pontianak yang membuka kembali proses pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara tindak pidana di Gang Angket.
Menurut Dr. Herman Hofi Munawar, langkah tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari kehati-hatian hakim dalam memastikan seluruh fakta hukum dan alat bukti diperiksa secara menyeluruh sebelum putusan dijatuhkan.
Perkara yang memuat dugaan penganiayaan berat, ancaman menggunakan senjata tajam, hingga isu peredaran narkoba tersebut membutuhkan kecermatan dalam proses pembuktian. Setiap fakta yang terungkap di persidangan harus diuji secara objektif agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan.
Ia menjelaskan, pembukaan kembali pemeriksaan persidangan pada prinsipnya merupakan mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana. Apabila terdapat fakta yang perlu diperjelas, alat bukti yang belum tuntas diuji, atau keterangan saksi yang membutuhkan pendalaman, pemeriksaan tambahan dapat menjadi langkah penting sebelum perkara diputus.
“Persidangan pidana tidak boleh hanya mengejar penyelesaian perkara secara formal. Hakim harus memastikan bahwa fakta hukum dan alat bukti telah diperiksa secara cermat sehingga putusan yang diambil memiliki dasar yang kuat,” demikian pandangan hukum yang disampaikan dalam menanggapi perkara tersebut.
Dr. Herman Hofi Munawar juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru membangun asumsi negatif terhadap langkah majelis hakim. Pembukaan kembali pemeriksaan persidangan tidak serta-merta menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, tetapi perlu dinilai berdasarkan alasan hukum dan kebutuhan pembuktian dalam perkara yang sedang diperiksa.
Menurutnya, proses peradilan harus memberikan ruang yang seimbang bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan dakwaannya dan bagi terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk menguji bukti serta menyampaikan pembelaan.
Dalam perkara pidana, kesalahan terdakwa harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah. Hakim perlu mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti yang relevan, tanpa mengabaikan hak terdakwa maupun kepentingan korban untuk memperoleh keadilan.
Karena itu, kesempatan melanjutkan pemeriksaan harus dimanfaatkan secara profesional oleh seluruh pihak yang terlibat. JPU dan penasihat hukum diharapkan dapat menghadirkan bukti yang relevan, memperjelas keterangan saksi, serta menguji fakta-fakta yang masih memerlukan pendalaman.
Lebih lanjut, Dr. Herman Hofi Munawar menilai transparansi dan profesionalisme aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
“Tujuan akhir proses peradilan bukan sekadar menjatuhkan hukuman, melainkan memastikan bahwa putusan diambil berdasarkan fakta yang teruji dan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan harus tetap memperhatikan hak terdakwa, kepentingan korban, serta rasa keadilan masyarakat,” menjadi penekanan dalam pandangan hukum tersebut.
Ia berharap proses pemeriksaan lanjutan perkara Gang Angket di PN Pontianak dapat berjalan secara terbuka, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Dengan demikian, putusan yang nantinya dijatuhkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.(PA)
Redaksi : Kabar Kita
