PONTIANAK – KabaKita.id, Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan dalam setiap proses persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak.
Menurut Herman, proses persidangan yang berjalan dengan baik serta komitmen majelis hakim dalam menegakkan hukum merupakan kabar positif bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Namun, ia mengingatkan bahwa prinsip independensi peradilan harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum.
Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan secara objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki akses kekuasaan atau relasi tertentu untuk memengaruhi maupun mengintervensi jalannya persidangan.
“Persidangan adalah panggung pembuktian hukum, bukan ajang pertarungan opini di ruang publik,” tegas Herman.
Ia juga menilai seluruh pihak yang berperkara, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa beserta penasihat hukumnya, harus memperoleh hak dan kesempatan yang setara untuk menyampaikan alat bukti, menghadirkan saksi, serta mengajukan ahli sesuai ketentuan hukum.
Dengan demikian, seluruh fakta hukum dapat diuji secara terbuka dan objektif di ruang sidang sehingga menjadi dasar bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan.
Herman menjelaskan, surat dakwaan JPU menjadi salah satu unsur penting yang menentukan ruang lingkup pemeriksaan perkara pidana. Oleh sebab itu, proses persidangan harus berpedoman pada dakwaan serta ketentuan hukum acara yang berlaku.
Di sisi lain, majelis hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan tegaknya keadilan. Putusan harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta pertimbangan hukum yang objektif dan independen.
“Tidak boleh ada pihak mana pun, baik kelompok kepentingan, opini publik, maupun kekuatan politik, yang mencoba menekan atau menggiring hakim agar menjatuhkan putusan demi menguntungkan pihak tertentu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Herman mengajak masyarakat untuk menghormati prinsip due process of law atau proses hukum yang adil dan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, penghormatan terhadap proses hukum merupakan bagian penting dari kematangan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Penegakan hukum yang bebas dari tekanan dan intervensi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Ia menambahkan, putusan pengadilan harus dihormati sebagai hasil dari proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum yang dilakukan secara independen, dengan tetap membuka ruang bagi upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
“Marilah kita kawal bersama proses peradilan dengan menjunjung tinggi etika, menghormati independensi majelis hakim, serta memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk membuktikan dalilnya di persidangan. Biarkan hukum bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, bukan tekanan atau kepentingan tertentu,” pungkas Dr. Herman Hofi Munawar.( PA )
publis : PA
