Sanggau, 12 November 2026 – KabarKita.id,Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kewarganegaraan di Kabupaten Sanggau Tahun 2026, bertempat di Aula Lantai 2 Harvey Hotel Sanggau, Kamis (12/11/2026), pukul 08.00 WIB.
Mengangkat tema “Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Tertib Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Kepastian Identitas Hukum”, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan serta kepastian status kewarganegaraan sebagai bagian dari perlindungan hak hukum setiap warga negara.
Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Drs. Aswin Khatib, M.Si.; Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Muhayan, S.H., M.H.; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, Eduardus Evald, S.Sos.; serta Analis Keimigrasian Ahli Muda Imigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Yamin.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur perangkat daerah, instansi vertikal, camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Sanggau, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, pelaku perkawinan campuran, organisasi wanita, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat beserta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan kewarganegaraan merupakan hal penting yang perlu mendapatkan perhatian bersama, terutama bagi Kabupaten Sanggau yang memiliki wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia, khususnya di Kecamatan Entikong.
Menurutnya, tingginya interaksi masyarakat lintas negara dalam bidang sosial, ekonomi, maupun hubungan keluarga, termasuk perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait status kewarganegaraan, terutama bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap orang memiliki hak atas status kewarganegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, kepastian status kewarganegaraan bukan hanya persoalan administrasi, melainkan bagian dari perlindungan hak konstitusional setiap orang.
Lebih lanjut, Aswin menjelaskan bahwa Indonesia pada prinsipnya menganut asas kewarganegaraan tunggal, dengan pengecualian kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dalam kondisi tertentu. Anak hasil perkawinan campuran diberikan kesempatan memiliki kewarganegaraan ganda hingga batas usia yang ditentukan dan wajib menyatakan pilihan kewarganegaraannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemahaman orang tua dan masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, serta batas waktu pendaftaran dan pemilihan kewarganegaraan menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari,” ungkapnya.
Ia berharap melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam mengidentifikasi serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan kewarganegaraan yang dihadapi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Muhayan, dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan mengenai kebijakan dan prosedur layanan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Ia juga menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2026 tentang Layanan Bidang Kewarganegaraan dijadwalkan mulai berlaku pada 21 Desember 2026. Oleh karena itu, sosialisasi dilakukan sebagai langkah edukasi dan persiapan bagi instansi terkait maupun masyarakat agar memahami mekanisme pelayanan yang akan diterapkan.
Muhayan menjelaskan bahwa pelayanan kewarganegaraan, baik melalui proses naturalisasi maupun yang berkaitan dengan perkawinan campuran dan anak berkewarganegaraan ganda, membutuhkan koordinasi lintas instansi. Dalam proses naturalisasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum akan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepolisian, Keimigrasian, serta Badan Narkotika Nasional (BNN).
“Proses permohonan pewarganegaraan harus melalui pemeriksaan dan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap pemohon memenuhi persyaratan, termasuk terkait rekam jejak hukum dan bebas dari penyalahgunaan narkotika,” jelas Muhayan.
Ia menambahkan bahwa mekanisme naturalisasi melibatkan proses pemeriksaan di tingkat Kantor Wilayah sebelum diteruskan kepada Menteri Hukum dan diproses lebih lanjut sesuai tahapan hingga memperoleh keputusan Presiden. Sementara itu, pelayanan terkait perkawinan campuran dan anak berkewarganegaraan ganda memiliki mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Muhayan juga menyoroti transformasi digital dalam pelayanan kewarganegaraan. Menurutnya, pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini diarahkan menuju sistem digital sejalan dengan program transformasi digital Kementerian Hukum Republik Indonesia.
“Sekarang sudah saatnya pelayanan beralih dari sistem manual ke digitalisasi. Ini merupakan bagian dari program transformasi digital Kementerian Hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terbuka terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi maupun pendampingan terkait persoalan kewarganegaraan. Pihaknya juga siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait guna memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai regulasi dan prosedur kewarganegaraan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan, serta semakin kuatnya sinergi antarinstansi dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam memperluas akses informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak atas identitas dan kepastian status kewarganegaraan.( PA )
