PONTIANAK ,KabarKita.id – Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi, menyoroti pernyataan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalimantan Barat terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalbar yang disebut telah naik ke tahap penyidikan, tetapi penyidik masih berfokus mengumpulkan minimal dua alat bukti untuk menetapkan tersangka.
Menurut Herman Hofi, pernyataan tersebut perlu dicermati secara serius karena berpotensi menunjukkan adanya persoalan dalam konstruksi dan prosedur penanganan perkara.
Ia menegaskan, peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa didukung dasar hukum dan bukti permulaan yang cukup.
“Dalam sistem peradilan pidana, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan harus memiliki landasan yang jelas. Penyidik semestinya sudah mempunyai indikasi kuat mengenai adanya peristiwa pidana sebelum menetapkan bahwa suatu perkara layak ditingkatkan ke tahap penyidikan,” tegas Herman.
Ia menjelaskan, memang terdapat perbedaan antara bukti permulaan untuk memulai penyidikan dan kecukupan alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan peningkatan status perkara tanpa dasar yang memadai.
Menurutnya, apabila setelah perkara dinyatakan naik ke tahap penyidikan penyidik masih harus membangun konstruksi perkara dari awal, maka hal tersebut patut dipertanyakan dari sisi profesionalitas dan ketelitian prosedural.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa status penyidikan lebih dahulu ditetapkan, sementara fondasi pembuktiannya justru baru dibangun. Ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa penanganan perkara dilakukan secara prematur,” ujarnya.
Herman juga mengingatkan bahwa status penyidikan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Pada tahap ini, penyidik memiliki kewenangan melakukan berbagai tindakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk penggeledahan dan penyitaan, yang harus dilaksanakan berdasarkan syarat dan prosedur hukum.
Karena itu, setiap tindakan penyidikan wajib menjunjung tinggi asas due process of law serta melindungi hak-hak pihak yang berhadapan dengan proses hukum.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah pernyataan penyidik bahwa besaran kerugian negara dalam perkara tersebut masih dihitung dan belum dapat dipublikasikan.
Herman menilai, ketidakjelasan konstruksi kerugian negara dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesiapan penyidik dalam membangun perkara tersebut.
Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, pembuktian unsur kerugian keuangan negara merupakan aspek penting yang harus dibangun secara cermat berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang ditemukan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa belum diumumkannya angka kerugian negara kepada publik tidak serta-merta membuktikan bahwa penyidik belum memiliki dasar penyidikan. Yang harus menjadi perhatian adalah apakah proses penghitungan dan pembuktian tersebut telah dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai publik hanya disuguhi pernyataan bahwa perkara sudah naik penyidikan, tetapi ketika ditanya mengenai konstruksi perkara, alat bukti, dan kerugian negara, semuanya masih dalam proses. Kepolisian harus mampu menjelaskan perkembangan penanganan perkara secara proporsional dan transparan tanpa mengganggu kepentingan penyidikan,” katanya.
Lebih jauh, Herman meminta Polda Kalbar memastikan bahwa penanganan kasus KUR Bank Kalbar tidak sekadar mengejar peningkatan status perkara, melainkan benar-benar didasarkan pada kecukupan fakta dan bukti hukum.
Menurutnya, kehati-hatian jauh lebih penting daripada kecepatan dalam menetapkan status suatu perkara. Sebab, kesalahan dalam membangun konstruksi hukum sejak awal justru dapat melemahkan posisi penegak hukum pada tahap penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan.
“Penegakan hukum bukan perlombaan menaikkan status perkara. Profesionalitas penyidik justru diuji dari ketelitian, objektivitas, dan kemampuan membuktikan setiap unsur tindak pidana. Jangan sampai proses yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru melahirkan ketidakpastian,” pungkas Dr. Herman Hofi.
Sumber : Dr. Herman Hofi
Pengamat Kebijakan Publik
Publis : PA
