Herman Hofi Munawar Tegaskan: WPR Jangan Jadi Kedok Cukong, Pemerintah Harus Pastikan Tambang Rakyat Benar-Benar untuk Rakyat

Herman Hofi Munawar Tegaskan: WPR Jangan Jadi Kedok Cukong, Pemerintah Harus Pastikan Tambang Rakyat Benar-Benar untuk Rakyat

Pontianak,17/11/2026 โ€“ KabarKita.id,Upaya pemerintah melegalkan pertambangan rakyat melalui penetapan 364 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kalimantan Barat serta pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Good Mining Practice patut diapresiasi. Namun, legalisasi tersebut jangan sampai hanya menjadi formalitas administratif yang justru membuka ruang bagi kepentingan para pemodal besar atau cukong untuk menguasai aktivitas pertambangan dengan berlindung di balik nama pertambangan rakyat.

Hal tersebut ditegaskan Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H., Pengamat Kebijakan Publik. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan WPR benar-benar memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam secara legal, bukan justru menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki modal besar untuk mengendalikan pertambangan rakyat.

โ€œJangan sampai hanya mengatasnamakan WPR dan pertambangan rakyat, tetapi di belakangnya justru ada cukong atau pemodal besar yang mengendalikan seluruh aktivitas pertambangan. Rakyat hanya dijadikan tameng, sementara keuntungan terbesar dinikmati segelintir orang. Kalau praktik seperti ini terjadi, maka tujuan legalisasi pertambangan rakyat telah menyimpang dari semangat awalnya,โ€ tegas Herman.

Ia menilai, sebelum proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berjalan, pemerintah kabupaten harus terlebih dahulu menyiapkan pola persiapan yang terukur dan matang. Pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu proses perizinan dari pemerintah provinsi maupun pusat, tetapi harus aktif memastikan kesiapan masyarakat di wilayah masing-masing.

Persiapan tersebut meliputi pendataan calon penambang, verifikasi identitas dan keterlibatan masyarakat lokal, pembentukan kelembagaan yang sah, serta peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman terhadap regulasi pertambangan.

Menurutnya, verifikasi terhadap pihak-pihak yang berada di balik kelompok masyarakat penambang juga sangat penting. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi siapa pemilik modal, siapa pengendali operasional, siapa penerima keuntungan, dan siapa yang benar-benar bekerja sebagai penambang rakyat.

โ€œJangan sampai masyarakat hanya dipinjam namanya untuk memenuhi persyaratan administrasi, sementara modal, alat berat, penguasaan lapangan, hingga keuntungan dikendalikan oleh pihak lain. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum,โ€ ujarnya.

Selain persoalan kepemilikan dan pengendalian, Herman menegaskan bahwa format pengelolaan WPR harus dirumuskan secara transparan sejak awal. Harus ada kejelasan mengenai siapa yang berhak mengelola, bagaimana pembagian hasil, standar operasional pertambangan, perlindungan keselamatan kerja, hingga mekanisme pengawasan.

Pengawasan juga tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten harus membangun sistem pengawasan berjenjang dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi terkait, serta unsur masyarakat setempat.

Ia mengingatkan, keberadaan WPR tidak boleh menjadi celah baru bagi praktik pertambangan ilegal yang seolah-olah memperoleh perlindungan melalui dokumen legalitas. Setiap penyimpangan dalam pelaksanaan IPR harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Herman menekankan bahwa keberhasilan kebijakan WPR tidak boleh hanya diukur dari banyaknya blok yang ditetapkan atau jumlah izin yang diterbitkan. Ukuran utamanya adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Legalitas pertambangan rakyat harus memberikan dampak nyata berupa penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, kontribusi terhadap pembangunan desa, serta pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lingkungan yang melibatkan masyarakat.

Jika keuntungan ekonomi justru terkonsentrasi pada pemodal besar, sementara masyarakat sekitar hanya menanggung kerusakan lingkungan dan risiko keselamatan, maka kebijakan tersebut patut dievaluasi secara serius.

โ€œJangan sampai pemerintah merasa sudah berhasil karena telah menetapkan 364 blok WPR. Pertanyaannya, siapa yang nanti menikmati hasilnya? Apakah benar masyarakat penambang, atau justru para cukong yang memanfaatkan legalitas atas nama rakyat? Ini harus dijawab secara terbuka dan transparan,โ€ tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten tidak menjadikan Bimtek Good Mining Practice sebatas kegiatan seremonial. Pengetahuan mengenai teknik penambangan yang baik harus benar-benar diterapkan di lapangan, termasuk pengelolaan limbah, keselamatan kerja, perlindungan sumber air, dan kewajiban reklamasi.

Menurut Herman, pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas sebelum izin diterbitkan, mulai dari kesiapan kelembagaan masyarakat, transparansi pengelolaan, pengawasan terhadap pemodal, hingga jaminan distribusi manfaat ekonomi.

โ€œPrinsipnya sederhana, WPR harus benar-benar untuk rakyat, bukan menjadi kedok bagi kepentingan cukong. Jangan sampai atas nama pemberdayaan masyarakat, justru terjadi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang. Pemerintah harus hadir memastikan rakyat menjadi pelaku utama, bukan sekadar nama yang dipinjam untuk meloloskan kepentingan pemodal,โ€ pungkas Herman.

Ia berharap penetapan 364 blok WPR di Kalimantan Barat menjadi momentum pembenahan tata kelola pertambangan rakyat secara menyeluruh. Legal, transparan, profesional, berkeselamatan, berpihak kepada masyarakat lokal, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan harus menjadi prinsip utama.

Sumber : Dr.Herman Hofi Munawar Pengamat Kebijakan Publik

Editor : Redaksi

Publis : PA


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *