KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – KabarKita.id ,Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti penyidikan dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Menurut Herman Hofi Munawar, persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif dan proporsional, khususnya dari perspektif hukum mengenai kedudukan dana CSR dan kaitannya dengan keuangan negara.
Ia menegaskan bahwa dana CSR yang bersumber dari kekayaan perusahaan swasta pada prinsipnya memiliki karakteristik berbeda dengan keuangan negara. Karena itu, penggunaan maupun dugaan penyimpangan dana CSR tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
“Dana CSR pada dasarnya bersumber dari kekayaan perusahaan. Meskipun terdapat kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal tersebut tidak otomatis menjadikan dana CSR sebagai keuangan negara,” ujar Herman.
Menurutnya, dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, aparat penegak hukum harus membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan. Khususnya apabila menggunakan konstruksi kerugian keuangan negara, harus terdapat dasar hukum dan pembuktian mengenai adanya kerugian negara yang nyata.
“Kalau sumber dananya murni berasal dari perusahaan swasta dan tidak memiliki keterkaitan hukum dengan keuangan negara, maka aspek tersebut harus menjadi pertimbangan serius. Jangan sampai konstruksi tindak pidana korupsi dipaksakan tanpa terlebih dahulu membuktikan unsur-unsurnya,” tegasnya.
Herman juga menjelaskan bahwa apabila dalam pengelolaan dana CSR ditemukan penyimpangan, bukan berarti perbuatan tersebut otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Penegak hukum perlu mengkaji karakteristik perbuatannya, termasuk kemungkinan adanya unsur penipuan, penggelapan, pelanggaran perjanjian, atau bentuk pelanggaran hukum lainnya sesuai fakta dan alat bukti.
Ia menambahkan, keterlibatan pejabat daerah dalam kepanitiaan kegiatan juga tidak serta-merta mengubah status hukum dana CSR menjadi keuangan negara.
“Kita harus membedakan antara kedudukan seseorang sebagai pejabat publik dengan status hukum dana yang dikelolanya. Keduanya merupakan aspek hukum yang berbeda dan harus diuji berdasarkan fakta,” jelasnya.
Lebih lanjut, Herman mengingatkan bahwa penegakan hukum harus tetap berpegang pada asas legalitas, kepastian hukum, objektivitas, dan proporsionalitas. Aparat penegak hukum tidak boleh membangun konstruksi perkara hanya berdasarkan asumsi atau tekanan opini publik.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap proses hukum dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan alat bukti yang sah, bukan semata-mata karena adanya dugaan penyimpangan dalam suatu kegiatan.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional. Jika memang terdapat unsur tindak pidana, silakan diproses sesuai ketentuan hukum. Namun, jangan sampai terjadi pemaksaan penerapan pasal korupsi apabila unsur-unsur hukumnya tidak terpenuhi,” pungkas Herman Hofi Munawar.
Ia berharap penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terhadap dugaan penyalahgunaan dana CSR dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang dapat berjalan secara transparan, objektif, dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Sumber : Dr. Herman Hofi Munawar
Pengamat Kebijakan Publik
Publis : PA
